NGAWI, Resensi.co.id – Menyusul hilangnya minyak goreng subsidi Minyakita di pasaran, Komisi III DPRD Ngawi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi di kantor DPRD Ngawi, Senin (4/4) lalu.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memastikan kebutuhan minyak goreng masyarakat masih dalam kondisi aman, meskipun produk subsidi tersebut terpantau langka.
“Klaim dari DPPTK Ngawi saat ini stoknya aman,” kata Ketua Komisi III DPRD Ngawi, Erning Yuni Asnunik (5/5).
Dia menegaskan bahwa persoalan kelangkaan harus menjadi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah.
“Karenanya ada tiga aspek utama yang harus diperkuat, yakni perlindungan masyarakat, kelembagaan, dan pemberdayaan, tujuannya agar kondisi di masyarakat tetap kondusif,” ujarnya lebih lanjut.
Erning juga mengungkap, dalam RDP tersebut, DPPTK Ngawi menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan minyak goreng di pasaran masih mencukupi. Hanya saja, distribusi Minyakita sebagai minyak goreng subsidi mengalami kendala sehingga sulit ditemukan di sejumlah titik.
Meski demikian, Komisi III DPRD Ngawi tidak berhenti pada hasil hearing semata, ia berjanji pihaknya berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil distribusi dan ketersediaan minyak goreng di masyarakat.
“Setelah RDP ini, kami akan turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, langkah ini diharapkan untuk memastikan distribusi berjalan lancar sekaligus mengantisipasi potensi penimbunan atau permainan harga di tingkat pasar”, ungkapnya.
Terkahir dia menekankan pentingnya DPRD Ngawi bersinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar permasalahan kelangkaan dapat segera teratasi, agar kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng, termasuk produk bersubsidi, tetap terpenuhi dan stabilitas harga di pasar tetap terjaga.
