Beranda / Ngawi / Bantu Krisis Air Bersih, PMI Jatim Droping Air di Ngawi

Bantu Krisis Air Bersih, PMI Jatim Droping Air di Ngawi

NGAWI – Resensi.co.id – Palang Merah Indonesia ( PMI ) Provinsi Jawa Timur menyatakan pada musim kemarau tahun 2026 ini terdapat 13 kabupaten/ kota yang mengalami kesulitan air bersih, dimana 26 kecamatan saat ini hanya mengandalkan distribusi air bersih, termasuk diantaranya ada di Ngawi.

“Upaya yang dilakukan PMI saat ini terus memberikan dropping air bersih bersama pemerintah daerah melalui BPBD/ TNI/ dan Polri” kata Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo saat memberikan bantuan air bersih di desa Kiyonten kecamatan Kasreman, (21/8) lalu.

Mantan Gubernur Jawa Timur ini memaparkan jika sejauh ini sudah ada 16 truk tangki yang diterjunkan untuk membantu proses distribusi air bersih bagi warga yang membutuhkan.

“Pihaknya juga menginstrukan seluruh anggota PMI yang ada dimasing masing kabupaten kota untuk meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait dalam membantu distribusi air bersih,” tambah Imam Utomo.

Sementara itu di Ngawi, dampak dari musim kekeringan El Nino ini menjangkau 5 kecamatan meliputi 12 desa yang didalamnya mencakup 627 KK dan 1.627 jiwa dimana saat ini hanya bergantung dari droping air. Karena kondisi itu BPBD Ngawi menyiapkan 2 truk tangki,tandon ,terpal dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam mengatasi bencana kekeringan yaitu Dinas Perkim,PMI ,BWS dan komunitas diwilayah kabupaten Ngawi.

Sebuah solusi juga ditawarkan oleh PMI Kabupaten Ngawi yang juga Anggota DPR RI, Budi Sulistyono Kanang, dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu keterlibatan BUMN.

Sebagai anggota komisi VI yang membidangi BUMN, Kanang melihat sumber air baru harus segera didapat oleh Pemkab Ngawi, dan peran CSR dari BUMN bisa dialokasikan untuk penggalian.

“Andai saja pemerintah daerah bisa mencarikan titik potensi air, saya akan komunikasikan dengan BUMN agar mengalokasikan dana CSR untuk penggalian, jadi akan ada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan PMI untuk membantu warga,” kata Kanang.

“Jadi tidak semuanya tergantung kepada pemerintah, konkretnya pemkab yang mencari titik air, BUMN melakukan penggalian dan PMI mencari donor international,” pungkas Kanang.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *