NGAWI, Resensi.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Budi Sulistyono Kanang, melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI kepada masyarakat di desa Kletekan kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, (12/9/2026).
Sosialisasi ini juga digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah ini terkait kondisi yang dihadapi saat ini, terutama permasalahan ekonomi dan isu politik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Seperti wacana yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subiyanto, jika masyarakat harus memiliki rekening di bank yang terhimpun dalam bank milik negara ( Himbara ).
“Pemerintah ingin semua warga negara memiliki rekening di Himbara, harapanya semua aspek transaksi masyarakat harus melaui bank yang di dalam Himbara, ini meresahkan bagi bank daerah yang selama ini menjadi sendi ekonomi masyarakat,” ungkap Kanang dihadapan sekitar 100 orang yang hadir di balai desa tersebut.
Tidak hanya tentang pergeseran tatanan ekonomi yang coba dikendalikan pusat, Kanang juga menyoroti adanya gerakan yang dilakukan segelintir kepala desa yang coba mengajukan wacana masa jabatan seumur hidup kepada pemerintahan pusat. Menurut Kanang pemikiran tersebut sebagai kemunduran bahkan lebih cenderung ingin membodohi masyarakat, apalagi ditautkan dengan dukungan terhadap masa jabatan Presiden.
“Belakangan kita mendengar ada pemikiran yang disampaikan oleh beberapa Kepala Desa kepada pemerintahan pusat agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi seumur hidup, jika ini sudah masuk situasi politis, ini ngeri, ( berbahaya ) apalagi mengerucut ke arah kontrak dukung mendukung jabatan presiden, kembali yang dibodohi ya masyarakat,” lanjutnya.
“Kalau merujuk sejarah, pemikiran itu hanya ada pada masa kolonialisme, kemudian diatur menjadi lima tahun, 6 tahun dan terakhir 8 tahun, nah kalau pemikiran seumur hidup, apa kita ingin kembali ke jaman kolonialisme?,” sergah Kanang yang diikuti oleh penolakan para perserta sosialisasi.
Masih dalam isu politik, Kanang juga menyayangkan ancaman degradasi kewibawaan lambang negara termasuk jabatan Presiden sebagai lambang negara. Dimana dunia medsos sekarang lebih marak menampilkan olok-olok kepada kewibawaan presiden yang disinyalir akibat kebijakan kenegaraanya yang tidak mewakili kepentingan rakyat.
“Presiden disebut sebagai lambang negara, namun sekarang yang terjadi justru menjadi bahan jadi olok olok rakyat, baik didunia digital ( medsos ) maupun percakapan langsung, kewibawaanya sudah mulai tergerus, ini yang menjadi keprihatinan saya,” kata Kanang sambil menunjuk narasi empat pilar yang tertulis di spanduk di latar acara tersebut.
Untuk itu melalui sosialisasi ini, saya sebagai Anggota DPR RI akan selalu membimbing dan mengarahkan masyarakat agar belajar dari kesalahan saat pemilu, kita harus memulai dari lingkup kita sendiri jangan rusak kebersamaan ini, sepakat!, ” ajak Kanang kepada para peserta sosialisasi.
“Sepakat!,” jawab para peserta serentak.
