NGAWI, Resensi.co.id – Menyusul masih adanya laporan anak putus sekolah ( DO ) di tingkat sekolah dasar ( SD ) dan menengah (SMP) di wilayahnya hingga tahun ajaran 2025/2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dalam menghadapi tahun ajaran 2026 / 2027 ini akan melakukan berbagai langkah strategis. Diantaranya mengaktifkan guru bimbingan dan konseling (BK ) serta melibatkan pemerintahan desa.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah, Zainal Fanani, menanggapi persiapan dinas ini untuk menekan angka siswa putus sekolah menjelang tahun ajaran 2026/2027.
Hingga April 2026, pihaknya membukukan dari 44.500 siswa SD, yang kini belajar di 502 lembaga sekolah SDN / Swasta di Ngawi, tercatat 200 anak (0,4 %) mengalami putus sekolah.
Sedangkan di tingkat menengah SMPN / Swata ( 82 lembaga ) tercatat prosentasi lebih banyak yaitu 2,3 persen dari 22.500 siswa, dilaporkan sebanyak 530 kasus putus sekolah, dimana mayoritas adalah siswa yang duduk di bangku kelas dua ( VIII) sebanyak 227 ( 40%) siswa.
Meskipun data diatas kategori presentasenya tergolong masih kecil, bagi Zainal, angka ini cukup memprihatinkan dan layak untuk menjadi bahan evaluasi, baik faktor maupun pemetaan wilayah yang rentan akan kasus putus sekolah.
“Dari hasil investigasi dari pihak sekolah atau para guru, untuk siswa SD faktor utama dari lingkungan keluarga, dan untuk siswa menengah ditambah lingkungan sosial ( pergaulan ),” kata Zainal kepada resensi.co.id, Kamis, (7/5/2026).
“Dari angka tersebut, terutama tingkat SD, tiga wilayah terbesar ada di kecamatan Pitu, Widodaren dan Geneng, hubungan wikayah dengan kasus putus sekolah ini hingga kini masih kita dalami,” lanjutnya kemudian dengan merujuk tahun ajaran 2025 / 2026.
Zainal juga memastikan masih adanya siswa putus sekolah akan menjadi evaluasi pihaknya untuk mengambil langkah strategis dalam tahun ajaran mendatang yang akan tiba beberapa bulan lagi.
Melihat dari data dan laporan yang ada, selain langkah strategis diatas, berdasar wilayah yang rentan juga menjadi perhatian, yaitu dengan menggandeng pihak desa untuk mencari sekolah alternatif terdekat.
“Faktor penyebabnya memang menjadi pe – er kami juga, karena itu demi menekan angka putus sekolah kami akan mengkaji dengan evaluasi dan langkah strategis, diantaranya sesuai dengan program kementerian pendidikan nasional yaitu mengaktifkan guru bimbingan dan konseling ( BK ) di SMP,” terangnya.
“Dari data yang ada sebagian kasus memang berada di pedesaan, untuk itu kita akan bekerjasama dengan pihak desa mendatangi rumah yang bersangkutan untuk bersama sama memberikan solusi, misalnya bisa ditampung disekolah non formal seperti PKBM dan sebagainya,” pungkas Zainal.
